Republika Nusantara, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan penguatan sistem pelayanan publik melalui transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) berbasis kewilayahan. Langkah tersebut dibahas dalam diskusi daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia pada Senin (11/05/2026).
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menegaskan bahwa transformasi organisasi perlu disusun dengan pendekatan berbasis wilayah agar pelayanan pertanahan menjadi lebih efektif di tengah kompleksitas kondisi Indonesia yang beragam.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy Dermawan.
Saat ini, struktur organisasi Kantah masih dibangun dengan pendekatan tematik berdasarkan fungsi dan layanan teknis, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, hingga Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Dalam proses penyusunan transformasi OTK tersebut, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian secara matang agar reformasi organisasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif.
Menurutnya, persoalan pertanahan di lapangan banyak muncul berdasarkan dinamika wilayah tertentu. Kawasan yang berkembang pesat karena investasi, misalnya, akan memunculkan kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa tanah.
“Pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.
Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, pendekatan berbasis kewilayahan juga dinilai mampu memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, hingga mendukung integrasi layanan digital dan spasial.
Wamen Ossy menambahkan, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah menuju sistem layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial yang membutuhkan pemahaman menyeluruh lintas fungsi.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di lingkungan ATR/BPN hingga tingkat daerah.
Ia menyebut struktur organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik sekaligus pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN.
“Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkasnya. (Ar/Fa/Bd20)
0 Komentar